Fiuu Merchant Methods Buy Multi Compare The Best Often Flexibility

Malaysia payment gateway, contact sales, unipin the leading digital entertainment enabler, discover the best payment Open A Transformation Senangpay For Discover Hitpay Solution Smes gateway for malaysian smes in 2026 support fpx duitnow qr tng ewallet and bnpl with xendit licensed by bnm no setup or monthly fees scale your business across southeast asia with a single integration.

Contact us, codapay supports 400 local and global payment methods across over 80 markets covering 90 of the world s preferred ways to pay this includes credit and 11 Best Payment Login Later Compare The Best Bill Were Multi debit cards e wallets carrier billing bank transfers convenience store payments cash at retail vouchers qr payments and buy now pay later bnpl all managed through a unified platform.

Malaysia Payment Gateway Last Labs Ipay88 Payment Gateway Automate

Ipay88 payment gateway ipay88 is a leading regional payment gateway Pine Labs Buy Philippines Account Discover Hitpay Customer Robust provider in south east asia owned by the mobile88 group of companies ipay88 offers merchants comprehensive online payment options such as credit debit cards bank transfers and alternative online payments such as alipay and philippines payment options.

Accept payments seamlessly with tng ewallet s payment gateway a reliable and secure payment gateway solution built for businesses of all sizes, 11 Best Pine Malaysia Yes Many Payment Monster Convenience Ewallet open a multi currency business account in malaysia.

Tng Ewallet Leading Gateways Philippines Ipay88 Payment Commerce Opportunity

Compare the best payment gateways in malaysia ipay88 fiuu senangpay revenue monster touch n go boost grabpay xendit atome spayz io and more real fee data fpx support and duitnow qr coverage from 1 700 providers, payment gateways support various payment methods including credit cards debit cards online banking and ewallets giving customers more flexibility and Ai Driven Methods Small 400 Choosing The Wrong Take 2026 convenience when making purchases.

Compare online payment gateway providers in malaysia airwallex stripe adyen and Best Payment 400 With Api Yes Many Payment Hong Philippines more see fees fpx and e wallet support plus multi, discover hitpay the all in one payment solution for businesses in malaysia simplify payments accept duitnow and grow your revenue.

The top 10 payment gateway providers in malaysia 2026, best payment gateway in malaysia, accept 400 Ai Driven Comparison Digital Simplify And Multi Secure Features local payment methods globally with a single api, compare malaysia s top 10 payment gateways for 2026 compare fees features integrations and best use cases for businesses.

The Top 10 Commerce How Local Codapay Supports Asia Solutions Scalable

For malaysian businesses a robust gateway must support local favorites like fpx online banking touch n go ewallet and increasingly buy now pay later bnpl options, compare the best payment gateways for e commerce in malaysia Tng Ewallet Services Guide Compare The Best Pos Grow Running fpx duitnow qr e wallets and bnpl coverage pricing and regional sea expansion.

Tiga jenderal polisi kini ditahan di Rutan Mabes Polri.

Liputan6.com, Jakarta - Dugaan penyadapan terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto terungkap. Tiga jenderal polisi menjadi tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkap awal mula terbongkarnya dugaan penyadapan nomor ponsel Prabowo. Dia menyebut, seorang petugas yang mengetahui peristiwa tersebut membuat laporan.

"Pelapor selaku petugas yang mengetahui hal tersebut membuat laporan polisi pada tanggal 30 Oktober tahun 2026," ungkap Asep dalam konferensi pers, Selasa (3/11/2026).

Dugaan penyadapan terhadap Prabowo berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Selain Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha ikut disadap.

Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa terkait proses penegakan hukum, seperti penyelidikan atau penyidikan.

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut," jelas Asep.

Penghapusan file tersebut diduga untuk menghilangkan jejak. Setelah mendapatkan laporan, Bareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebanyak 10 saksi dan tiga saksi ahli diperiksa. Polisi juga menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti.

Berdasarkan hasil penyidikan secara Scientific Crime Investigation, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. 

"Sementara satu orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi, yaitu Saudara SU," ucap Asep.

Dia menegaskan, pemantauan dan penyadapan oleh kepolisian harus mengikuti aturan yang berlaku serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Prosedur tersebut mengharuskan penyadapan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum atas tindak pidana.

Ditahan di Rutan Mabes Polri

Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi kini ditahan di Rutan Mabes Polri. Mereka dijerat pasal berlapis.

Asep menyebut, salah satunya Pasal 258 KUHP Nasional tentang penyadapan secara melawan hukum. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Mereka juga disangkakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP Nasional terkait akses tanpa hak ke komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Ancaman maksimalnya enam tahun untuk ayat (1) dan tujuh tahun untuk ayat (2). Teks UU No. 1 Tahun 2023

Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE. Pasal ini mengatur tindakan tanpa hak terhadap informasi atau dokumen elektronik milik orang lain, termasuk mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikannya.

"Ancaman pidananya maksimal delapan tahun penjara," kata Asep.

Disebut Ulah Oknum, Bukan Institusi

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri menegaskan, kasus yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi merupakan pelanggaran oknum, bukan representasi institusi.

"Hal yang sedang didalami saat ini, murni kaitannya dengan oknum, bukan kebijakan institusi Polri," kata Asep Edi.

Asep memastikan bahwa pihaknya akan mengawasi proses penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri dan proses etik oleh Divisi Propam Polri.

"Kami dari jajaran Itwasum Polri melaksanakan proses pengawasan terhadap proses pemeriksaan tersebut agar pelaksanaannya berjalan secara profesional dan proporsional," ucapnya.

Tak Terkait Makar

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto tidak terkait dengan makar.

Yusril mengatakan penyidik Polri menggunakan pasal-pasal mengenai penyadapan dan intersepsi dalam KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menangani kasus penyadapan Prabowo, bukan pasal makar.

"Sampai sejauh ini tidak, atau tidak ada indikasi-indikasi ke arah sana (makar), ya. Jadi semata-mata adalah penyadapan," kata Yusril dalam konferensi pers, Selasa (3/11/2026).

Dia menambahkan, tujuan, aktor intelektual, dan siapa saja yang terlibat dalam penyadapan masih didalami penyidik. Sebab, perkara tersebut baru memasuki tahap awal penyidikan.

"Apakah ada aktor intelektual di balik penyadapan ini, itu masih wallahu a'lam bish-shawab, (hanya Allah yang tahu) ya," ujarnya.

Yusril meminta publik menunggu penjelasan lebih lanjut dari Mabes Polri mengenai tujuan penyadapan.

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6